Maluku adalah Daerah yang Yang Cantik untuk Pariwisata

Sandiaga Uno bertemu dengan mantan Menparekraf Wishnutama Kusubandio
dan Wakil Menparekraf Angela Herliani Tanoesoedibjo, Minggu, 31 Januari 2021

Maluku memiliki alam yang cantik dan jelita. Pantai-pantai di maluku secara alamiah telah memiliki pemandangan yang indah, yang membuat mata terpana, untuk mengagumi alam ciptaan Tuhan, keindahannya bagaikan sepotong tanah Surga yang jatuh ke bumi. Menteri Pariwiasta dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga Uno, menyatakan sangat mengagumi keindahan dan kekayaan alam propinsi Maluku, yang telah dikenal hingga ke manca negara.

MUSYAWARAH REMBUK PETUANAN KAYELI

Habar Bupolo News - Desa Wapsalit Rabu 12 September 2018. Sejumlah toko adat dan kepala-kepala soa, soarpito sarpa, se petuanan kayeli  barusan mengadakan rembuk adat di Desa Wapsalit Rabu 12 September 2018 Jam 13:00 WITA. Pembahasan tersebut guna membicarakan tentang tapal batas antara penambang dan perusahan. Selain itu, dari pertemuan tersebut Ali Wael yang merupakan Kaksodin, memberikan dukungan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan Aparat Kepolisian, TNI yang mana telah melakukan langkah penertiban kembali diarea kawasan gunung botak pada tgl 31 Agustus 2018 kemarin dalam rangka menjaga dan menata lingkungan.

Adapun itu yang kami meminta selaku masyarakat dari petuanan adat kayeli setelah penyisiran ini kami tidak ingin adanya lagi peredaran bahan berbahaya yang merusak ekosistem dan mengancam kehidupan masyadakat banyak. Tentu kami sangat  menolak Keras adanya peredaran dan pengunaan MERCURY-SIANIDA di Kabupaten Buru khususnya pada area kawasan Gunung Botak. Bahan berbahaya itu harus dimusnakan dan ditindak secara hukum.

Juga kami mengecam pernyataan wakil rakyat, toko.masyarakat dan elemen-elemen lain, yang mengaku mewakili masyarakat buru yang selalu mengeluarkan pernyataan Provokativ, Fitna, Hoax ke publik (Media Sosial). Kami mengajak masyarakat adat untuk menolak politisi (Caleg) yang menjual dan mengatasnamakan masyarakat adat untuk kepentingan pribadinya, tentu ini sangat tidak bagus. "Ujar Kaksodin"

Tentu kami juga mau sampaikan langkah dukungan kami kepada pemerintah untuk mengundang Investor sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

kepada seluruh pemangku adat, bahwa isu yang beredar di media masa akhir-akhir ini tentang perpicahan masyarakat adat, 'ITU SANGAT TIDAK BENAR' alias HOAX. "Kita masyarakat adat petuanan kayeli masih menjaga hubungan dengan baik tanpa ada kepentingan yang merusak tatanan adat istiadat kita. Jadi masyarakat tidak perlu percaya dengan oknum-oknum yang tidak jelas apalagi dengan organisasi-organisasi yang hanya berkepentingan dan mengatasnamakan masyarakat Adat. Jadi sampai saat ini hubungan masyarakat adat kita tetap utuh dan tidak ada perpecah belah di antara kita selaku dari masyarakat adat petuanan kayeli.

Selain itu Kami meminta kepada pemerintah daerah dan aparat kepolisian agar menertibkan organisasi yang mengatasnamakan masyarakat adat kerena tidak mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari kami sebagai pemangku adat 'Kami tidak inginkan bahwa suara organisasi yang berkepentingan hanya akan membawa opini propoganda.

(M86)

DPRD FAK-FAK STUDI BANDING TERKAIT RANPERDA DI KABUPATAN BURU

Namlea KOMISI II DPRD.

Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Kehadiran Anggota DPRD Fak-Fak Komisi II di Kabupaten Buru merupakan suatu langka ketertarikan dengan beberapa jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru yang mencapai nilai terbaik di indonesia.

"Kami ingin tahu dengan cara-cara apa saja Pemda Kabupaten Buru bersama DPRD, bisa mendongkrak jumlah RANPERDA," kata  nyai Palasoa selaku Ketua komisi II DPRD Fak-Fak, usai melakukan dialog dengan unsur DPRD Kabupaten Buru, selasa (17/09/18) siang langsung meninjau lokasi sandang pangan yang berada di waeapo didampingi kadis pertanian kabupaten buru.

Selain itu kata, Ketua DPRD Kabupaten Buru Iksan Tinggapy, SH ada beberapa ketertarikan komisi     II DPRD Fak-Fak dengan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) diantaranya menyangkut Perikanan, Parawisata dan juga Pertanian yang mana Ranperda ini merupakan langkah studi banding yang sangat bagus  menurut mereka karena struktur kedaerahan mereka sama seperti kita di Kabupaten Buru. Selain itu mereka juga sangat tertarik dengan adanya Program-Progam Gelora Magrib Mengaji dan Progam Gerakan Membaca (Gencar) di Kabupaten Buru.

Ditambakan Ibu Palasoa, selaku ketua komisi II DPRD Fak-Fak juga perlu belajar agar perda itu bisa berjalan maksimal di kabupaten Fak-Fak. Diharapkan, semua hal berkaitan dengan perda itu bisa maksimal dipungut target dari kabupaten Fak-Fak mendapatkan formula dari Kabupaten Buru itu bisa tercapai.

"Fak-Fak juga mempunyai potensi pertanian, perkebuna sandang pangan," katanya.

Anggota DPRD Fak-Fak, sangat kagum dengan Kabupaten Buru yang mempunyai rancangan rancangan reguler praturan daerah.

Iksan Tinggapy, SH Ketua DPRD Kabupaten Buru, menambahkan kedatangan anggota DPRD Fak-Fak ke DPRD Kab.Buru karena ingin sharing koordinasi ranperda restribusi jasa kepelabuhanan dan berbagi tentang Ranperda,”ungkap Tinggapy.
(Opan)

DPRD Fak-Fak Studi Banding Terkait Ranperda di Kabupatan Buru

Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Kehadiran Anggota DPRD Fak-Fak Komisi II di Kabupaten Buru merupakan suatu langka ketertarikan dengan beberapa jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru yang mencapai nilai terbaik di indonesia.

Penerbangan Perintis Indonesia Bagian Timur ke Australia Bagian Utara Digagas

Indonesia dan Australia sedang menggagas peningkatan konektivitas antara kawasan Indonesia bagian timur dengan Australia bagian utara. Pilihan yang tersedia adalah penerbangan perintis antara Maluku atau Nusa Tenggara Timur menuju Darwin Australia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, bagi sektor perhubungan di Indonesia, kerja sama antara Indonesia dan Australia sangat penting. Karena itu, peningkatan konektivitas antara kedua negara ini kini jadi salah satu agenda bersama.

 Budi Karya Sumadi menyebutkan, penerbangan Indonesia ke Australia yang saat ini dari Jakarta dan Bali menuju ke beberapa kota di Australia sudah sangat intensif. "Bagi dunia perhubungan (Indonesia), Australia sangat penting. Satu, konektivitasnya langsung. Konektivitas antara Jakarta dan Bali ke beberapa kota di Australia seperti Melbourne dan Sydney cukup intensif. Hal ini harus kita tingkatkan. Australia sendiri ingin menambah jumlah (konektivitas) dari jumlah yang ada sekarang," ujar Budi ketika ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu (1/9/2018). 

Walaupun masih dalam tahap perencanaan, Budi menerangkan jika penerbangan dari Jakarta dan Bali ke Australia akan ditambah. Hal ini berkaitan karena adanya permintaan dari kedua kota di Indonesia ini menuju Australia. Selain itu, perihal mempekurat konektivitas ini pihaknya pun sedang membahas penerbangan perintis dari Indonesia bagian Timur ke Australia bagian Utara.

 Dirinya mengungkapkan sedang dalam tahapan dan diharapkan terealisasi tahun 2019. " Penerbangan perintis sedang kita bahas, terutama dari Nusa Tenggara Timur ( NTT) menuju Darwin. Karena ini adalah rute-rute perintis, kita lagi bahas untuk diadakan tahun 2019," tutur Budi. Dirinya juga menuturkan, saat ini masih ada dua pilihan mengenai tempat dari penerbangan perintis yakni di Maluku atau di NTT.

 "Seperti yang saya sampaikan akan ada penerbangan perintis, ada dua pilihan dari NTT atau dari Maluku ke Australia," tuturnya. Dirinya menyebutkan, untuk operator penerbangan yang akan berperan nanti adalah dari Indonesia. Budi saat ini masih membahas mengenai slot yang akan ada nantinya. "Membangun suatu konektivitas baru ini memang butuh staging ya, biasanya kita lakukan 2 kali seminggu, lalu kita nanti staging pada suatu jumlah yang lebih banyak. Kita mulai 2 kali seminggu dulu," imbuhnya.

 Duta Besar Indonesia untuk Australia Yohanes Kristiarto S Legowo mengatakan, kedatangan Perdana Menteri Australia ke Indonesia kaitannya dengan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA). Dalam dokumen tersebut juga dibahas mengenai kerja sama perhubungan antara Indonesia dan Australia. "Dalam dokumen mengenai peningkatan hubungan yang meningkat ke level Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Australia, aspek konektivitas juga sangat penting dan secara spesifik disebut sebagai upaya peningkatan konektivitas antara Australia bagian utara dengan Indonesia bagian timur.

 Isu konektivitas jadi salah satu isu utama kerja sama Australia dan Indonesia," ujar Yohanes dalam kesempatan yang sama. Yohanes menyebutkan, jika Indonesia dan Australia sama-sama punya keinginan untuk bisa menjadi "dua power house". Hal ini nanti agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk kedua negara tapi juga di kawasan Asia-Pasifik terutama bidang ekonomi dan perdagangan.

 Sebagai informasi, kerja sama antara Indonesia dan Australia akhirnya selesai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) antara Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Simon Birmingham dengan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita di Ruangan Teratai, Gedung Utama Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/8/2018). Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyaksikan penandatanganan tanda selesainya pembahasan kerangka kerjasama pada sektor ekonomi tersebut. Perjanjian IA-CEPA ini diharapkan secara resmi rampung dan ditanda tangani akhir tahun 2018. 

Kompas

Penyisiran Tambang Emas Gunung Botak

Tambang emas gunung botak Desa Wamsait Kecamatan Wailatan Kab Buru Provinsi Maluku. Sebelum penyisiran berlangsung pada tanggal 27 Agustus 2018 kemarin bertempat di aula Polres P.Buru rapat dengar pendapat dengan toko adat dan pemuda lainnya tentang penyisiran penambang ilegal dikawasan area gunung botak sekaligus langkah sosialisasi. 

 

Rapat tersebut mengingat kondisi pertambangan emas diarea gunung botak sudah sangat meresahkan masyarakat, kehadiran penambang ilegal ini adalah dampak dari kerusakan ekosistem lingkungan dimana sistem pengelolahan tersebut telah mengunakan obat zad kimia berbahaya dan tentunya akan membawa ancaman  kesehatan bagi manusia. Belum juga beberapa hari yang lalu terdengarnya kasus kematin penambang liar dikawasan anahoni, dan sementara kasusnya dalam tahap penyelidikan Polres Buru.

 

Dandim 1506 Namlea Letkol Inf Syarifuddin Azis S.Ag.M.I.pol menyampaikan penyisiran yang berlansung saat ini  ditanggal 30 Agustus 2018, sangat kondusif tanpa ada halangan dari pihak manapun. Masyarakat adat dan lainnya juga sangat antosias mendukung jalannya proses penyisiran tsb.

Zulkifli Justeru.S.Sos salah satu toko dari masyarakat buru menyampaikan dukungannya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan seluruh aparat Kepolisian Polres Buru, Brimob, Dan Kodim 1506 Namlea yang mana telah melakukan langkah penyisiran dengan baik, aman, tertib tanpa ada suatu tindakan kekerasan yang terjadi.  "Ujar Zulkifli"

Penyisiran tambang emas gunung botak ini hadir diantaranya.

• Bupati Buru Ramly I.Umasugi, S.Pi,MM
• Kapolres Buru AKBP Adityanto Budi Satrio SH.S.I.K,M.H
• Dinas Satpol PP
• Dinas Lingkungan Hidup
• Dan beberapa Toko Adat, KNPI dan Elemen Pemuda lainnya yang ikut sertakan dalam melakukan penyisiran tsb.

(Sofyan)

Nelayan Buru Diminta Waspadai Gelombang Tinggi

Namlea 24 Juli 2018 - Polres  Pulau Buru meminta masyarakat dan nelayan agar mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi yang diprediksi BMKG.

"Kami menghimbau masyarakat, terutama nelayan agar tidak bepergian jauh ke tengah laut, karena cuaca ekstrim dan tinggi gelombang dalam beberapa hari ke depan,"jelas Kapolres Pulau Buru, AKBP Adityanto Budi Satrio kepada wartawan di Namlea, Selasa (24/7).

 

Menurut kapolres, hambauan agar mewaspadai cuaca ekstrim dan gelombang tinggi itu sudah disampaikan langsung kepada masyarakat, termasuk dengan menempel pengumuman berisi peringatan di tempat umum dan di beberapa daerah pesisir pantai yang biasanya nelayan selalu mangkal.

Kapolres meminta ditingkatkan kewaspadaan disebabkan adanya peringatan dini gelombang tinggi oleh Kantor BMKG Nomor : ME.301/PD/24/APM/VII/BMKG-2018, berlaku tanggal 24 Juli 2018 sampai tanggal 25 Juli 2018.

"Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran adalah untuk perahu nelayan waspadai angin dengan kecepatan di atas 15 knot dan ketinggian gelombang di atas 1.25 m, untuk Kapal tongkang waspadai angin dengan kecepatan lebih dari 16 knot dan ketinggian gelombang lebih dari 1.5 m, Kapal Ferry waspadai kecepatan angin lebih dari 21 knot dan ketinggian gelombang lebih dari 2.5 m sedangkan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar waspadai kecepatan angin lebih dari 27 knot serta ketinggian gelombang lebih dari 4.0 m,"jelas kapolres mengutip peringatan dini BMKG ini.

Untuk itu, sekali lagi kapolres menghimbau khusus kepada para nelayan di Pulau Buru, Pulau Ambalau, dan Pulau Pasir Putih, agar  mempertimbangkan kondisi tersebut sebelum melaut. (Adam's)

TALESSY ANGKAT BICARA, RENDAMAN GUNUNG BOTAK MEMBAWA MALAPETAKA

Ketua KNPI DPD II Kabupaten Buru Sudirman Talessy baru saja angkat bicara setelah mengetahui kasus kematian Bpk Kaharudin (43) tahun salah satu penambang liar di gunung botak meninggal saat melakukan aktivitas perendaman pada hari Rabu kemarin (18/7).

Menurut Talessy ini bukan baru pertama kali kita mendengar kasus kematian para penambang,  melainkan berulang kali, ada yang mati karena perkelahian antar penambang Matinya ternak milik warga di sekitar areal pertambangan Hal itu dikarenakan mereka telah bercampur aktivitas dengan zad merkuri cianida yang sangat berbahaya.

Presiden RI Jokowi pernah menegaskan dalam intruksi beliau agar gunung botak segera ditutup dan tidak ada aktifitas pertambangan dan peredaran merkuri Cianida ilegal. Oleh karena itu Talessy menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Bpk Said Assagaf Gubernur Maluku yang selaku pemegang kekuasaan ini sudah jelas-jelas menabrak intruksi presiden, jelas-jelas kita masih melihat aktivitas pertambangan yang masi terjadi dilokasi Gunung botak  hal ini di akibatkan adanya proses pembiaran oleh Pemprov MALUKU yakni Gubernur Maluku dan Dinas Esdm provinsi.

Talessy menghimbau kepada pemprov dan Gubenur Maluku Said Assagaf agar segerah melakukan langkah-langkah pencegahan aktivitas rendaman dan peredaran merkuri yang makin membesar digunung botak dan menutup lokasi tersebut dari dari aktifitas apapun Kadis ESDM yang miliki peranan penting jangan diam saja apakah menunggu sampai korban2 yang lain makin tambah berjatuhan akibat zat kimia mercuri dan cianida.

Kata Talessy jika sampe saja Pemprov Maluku tidak melakukan pencegahan dan pesan Kami Pemuda BUPOLO  tidak di indakan maka selaku KNPI DPD II kabupaten Buru kami akan siap menduduki istana kepresidenan dalam menyampaikam aspirasi ini. Unggkap Talessy. (Adam's)

Rendaman Memakan Korban. Pemerintah dan Aparat Harus Bertindak Cepat

Gunung Botak - Rabu 18 Juli 2018 tepatnya dilokasi Anahoni Kecamatan Waelata Kabupaten Buru. Seorang penambang emas yang bernama Kaharudin (43) tahun merupakan pekerjaan penambang emas, mati menengaskan kena zat berbahaya pada lokasi rendamannya.Pasalnya sekitar pukul 11:30 wit korban saat itu sedang melakukan aktivitas pada lokasi rendaman milik nya  yang mana rendaman tersebut sudah bercampur dengan obat-obatan berupa kostik,  kapur dan cianida. campuran zat beracun pada bak remdaman tsb yang jelas-jelas sangat mengancam pada manusia dan lingkungan.

Menurut saksi mata disekitar area pertambangan menjelaskan korban saat itu bersama anak kandungnya yang bernama La Riski (17) tahun. Mereka berdua sedang melakukan pengisian bak rendaman dengan pasir yang menjadi material dari pada rendaman tsb, tiba-tiba korban pusing dan terjatuh tak sadarkan diri,  mengetahui ayahnya jatuh anak korban (Riski) bersama beberapa rekannya kemudian membawa pulang korban kembali ke desa dava tempat tinggal nya dengan menggunakan tandu melalu jalur kali Anahoni dan diangkut dengan mobil jenis strada menuju kediaman korban. Kemudian pada pukul 12:30 wit korban tiba dirumahnya diiringi dengan isak tangis oleh keluarga nya melihat badan korban sudah membiru. Sekitar 30 Menit kemudian korban di nyatakan meninggal dunia. 

Mendengar kejadian tersebut salah seorang penggurus KNPI Kab Buru menengaskan kepada pemerintah provinsi maluku agar segera menutup kembali pertambangan ilegal yang ada di gunung botak. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, Dia sangat menyanyangkan jika kasus yang terjadi di atas bukan hanya saja baru pertama kali memakan korban. Para penambang tidak pernah memikirkan kesalamatan pribadi mereka namun hal ini juga jika dibiarkan terus menerus akan memakan korban berikutnya dan bukan hanya itu saja, kita yang tidak beroperasi di gunung botak pun ikut kena dampak dari sistem pengelolah rendaman yang sudah bercampur dengan zat kimia berbahaya itu.

Sofyan juga menyampaikan kepada awak media ini. Selain pemerintah provinsi maluku, dinas perhubungan kabupaten buru juga punya peranan penting dalam pencegahan masuknya merkuri. "Saya melihat setiap kapal pelni masuk di dermaga 75% itu dari masyarakat penambang sementara 25% dari masyarakat non penambang. Setiap kali kapal masuk di dermaga namlea para petugas perhubungan tidak pernah melakukan suipin terhadap pencegahan masuknya merkuri. KP3 juga yang selaku aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas dalam melakukan langkah-langkah pencegahan masuknya penambang ilegal. Ini seakan hukum dan peraturan bagaikan barang ekspayer yang tak berlaku lagi dinegri kita. Jangan-jangan hukum sudah diperjualkan.
"tutur Sofyan". (DA29)

Sapi Mati di Sarang PT SSS

Seekor sapi ditemukan mati akibat minum air limbah rendaman yang mengandung asam cianida (cn) di sarang PT SSS. Perusahan  mengolah emas dengan sistim rendaman ini dibolehkan menggunakan CN oleh Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy.

Menyusul tewasnya sapi di sarang PT SSS itu, KNPI kabupaten Buru pimpinan Sudirman Talessy SIP mendesak plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua SH agar menutup aktifitas prngolahan emas di perusahan tersebut.

Dalam siaran persnya, Ketua KNPI buru, Sudirman Talessy menyampaikan tiga tuntutan kepada Plt Gubernur Maluku. Selain mencabut izin PT SSS, perusahan itu diminta agar ditindak dan diproses hukum  karena kelalaian mengakibatkan matinya hewan ternak kerbau milik warga. "Kami minta pak gubrrnur agar menuntup dan mengosongkan lokasi tersebut,"tandas Talessy.

Menurut Talessy kehadiran PT SSS sangat tidak menguntungkan masyarakat bupolo. Selain membawa racun limbah tambang, sepekan lalu Sat Narkoba Polres Pulau Buru juga berhasil mengungkap peredaran narkoba yang sumbernya dari lingkungan perusahan itu.

Sudirman lebih jauh mengungkapkan, sapi yang mati itu milik penduduk Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kec. Waelata, bernama Rumang.Ia lalu membeberkan kronologis kejadian dengan mengutip laporan aparat keamanan yang turun ke TKP.

Cerita Sudirman, pada Kamis lalu (7/6). Sekitar pukul 15.30 , Rumang yang mencari sapinya menemukan hewan itu tergeletak tidak bernyawa di dekat bak rendaman milik PT SSS di Jalur H akibat minum racun limbah CN.

Mendapatkan sapinya mati, Rumang menuntut pertanggungjawaban manajemen perusahan agar bertanggungjawab dan membayar ganti rugi. Namun tidak digubris pihak PT SSS. Karena itu, pada pukul 17.00 wit, Rumang melapirkan kejadian itu agar turut membantu fasilitasi penyelesaian dengan PT SSS. Mendapatkan aduan itu, Babinsa bersama warga Wamsait mendatangi TKP pada malam hari usai berbuka puasa.

Setelah tiba di TKP, ternyata benar apa yang dilaporkan. Hewan malang itu tergeletak hanya berjarak dua meter dari bak rendaman. Menyusul kejadian sapi mati di sarang PT SSS, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Badko HMI Maluku - Maluku Utara Hasan Assagaf juga angkat bicara. Menurutnya Fakta2 atas pencemaran bahan kimia berbahaya itu sudah sangat jelas di tandai dengn adanya sejumlah Hewan ternak sapi milik warga yg mati berulang kali di kabupaten Buru.

Kata Hasan, harus ada kesadaran bersama terutama dari pemerintah Daerah, Gubernur Maluku, Bupati Buru, Polda Maluku, Pangdam Maluku, Polres Pulau Buru, kodim 1506 Namlea, kadis ESDM Prov Maluku serta seluruh Elemen masyarakat untuk memusnahi peredaran CN di Buru. Bila terus dibiarkan, maka akan memberi dampak yg serius terhadap kelangsungan masa depan generasi di sana.

"Fakta sudah jelas, kita lihat dimana hewan milik warga sudah ada yang mati. Tidak menutup kemungkinan 10 - 15 tahun kemudian manusia akan menjadi korban atas ulah segelintir orang yang berhati culas dan tak punya nurani "sesalnya.

Ia membeberkan, kalau dalam seminar yang digelar oleh Ombudsmen RI di Ambon dan kebutulan dirinya hadir dalam forum itu, telah ada penjelasan resmi dari pakar lingkungan hidup Universitas Patimura Ambon yg sudah meneliti di tambang emas Gunung Botak, bahwa efek dari racun sianida , mercuri itu dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun.

Bahkan dikatakan oleh pakar dari Unpatti ini, kalau kabupaten Buru akan lebih sadis dari MINAMATA jika terus di biarkan.

Oleh sebab itu, BADKO HMI mendesak untuk memproses hukum PT SSS, serta tangkap dan penjarakan pengedar CN."Semoga tuntutan ini dapat menggugah kesadaran seluruh pihak berwenang guna dapat bertindak konkrit terhadap persoalan serius yg melanda kabupaten Buru,"ucap Hasan.(S-31)

Pangdam Patimura Mayjen TNI Suko Pranoto Safari Ramadhan di P. Buru

Pangdam XVI/Patimura Ambon Mayjen TNI Suko Pranoto Menghadiri Acara Safari Ramadhan Bersama Pemda,TNI dan Polri Di Pulau Buru. Minggu (27/5)

Kehadiran Mayjen TNI Suko Pranoto yang merupakan  pertama kali  dipulau buru. Dalam kehadiran pangdam disebuah acara safari ramdhan tepatnya di lapangan Kodim 1506 Namlea. Dihadiri oleh beberapa pejabat daerah serperti Ketua DPR Kab Buru Iksan Tinggapi, SH, Asisten I Ir, Marsie Bugis. Kapolres Pulau Buru AKBP Adityanto Budi Satrio, SH.S.I.K,M.H dan sejumlah anak yatim piatu bersama stackeholder.

Dalam sambutannya Pangdam XVI/Patimura Ambon menyampaikan "Bahwa selama ini saya belum pernah menginjak kaki dipulau buru dan hanya mengetahui pulau buru adalah tempat tapol. Saya datang pertama kali ini ingin mengetahui jelas tentang pulau buru yang diceritakan kepada saya.

Pangdam menyampaikan belio sangat bersyukur melihat sinergitas antara satuannya TNI dan Polri dapat berjalan bergandeng tangan sebagaimana yang merupakan intruksi pusat lansung bahwa kita TNI dan Polri harus satu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakan dan meningkatkan progam-program pembangunan masyarakat dan progam pemerintahan yang ada.

Pangdam sempat menyinggung tentang pengelolahan area pertambangan yang ada di pulau buru. Yang mana isu pertambangan merupakan suatu kenyataan yang terjadi di gunung botak menjadi sebuah isu yang meresahkan hati saya. Oleh karena itu Dandim bertanggun jawab untuk melihat institusi TNI angkatan darat manapun yang terlibat melakukan penggalian digunung botak lansung di usir dari tempat lokasi tersebut karena saya tidak pernah memberikan izin kepada institusi angkatan darat manapun. Kapolres juga jangan takut apabila ada pensiunan TNI yang mencoba melakukan provokasi di area gunung botak segerah ditangkap. Karena masalah di gunung botak sudah terlalu banyak  menimbulkan banyak korban. Dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh merkuri dan sianida ilegal, menimbulkan matinya hewan ternak di darat dan dilaut. Dan sudah ada korban yang mati karena  dampak pencemaran lingkungan ini. Korban manusia,  korban hewan dll. Pencemaran ini adalah jangka panjang yang akan kita rasakan semua, anak bayi akan cacat lahir karena cemaran lingkungan.

pangdam mengatakan bahwa kapolda juga sudah mendengarkan isu gunung botak ini kapolda juga tidak mau gunung botak ini jadi duri dalam daging untuk provinsi maluku. Dalam penyampain ini pangdam menitipkan pesan kepada Dandim,  Kapolres dan jajarannya,  Bupati  agar bisa menertibkan kondisi yang ada dipulau buru.

Pangdam juga menyampaikan tentang perusahan pertambangan ada yang sudah mendapatkan izin ada juga yang belum mendapatkan izin dan itu adalah urusan pemerintah dan polres pulau buru. Menyangkut pengelolah pertambangan digunung botak saya juga mendengar ada masyarakat adat yang berkotak-kotak diatas dan ada yang tidak tidak. Sekiranya pengelolahan ini dapat berajalan lebih baik bagi masyarakat baik itu sistem pengelolahanya  secara manual maupun modern. Dan saya esok akan memantau kondisi aktivitas di pertambangan gunung botak sekaligus menyapa anggota TNI saya yang ada di satuan masing-masing.

(Sofyan)

Kapal Pembangkit Jadi Solusi Cepat Tambah Listrik di Ambon

Kapal Pembangkit Listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) dari Turki yang disewa oleh PT PLN (Persero) menjadi solusi untuk mempercepat penambahan listrik di wilayah Ambon, Maluku.

Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Tidore, Ternate dan Halbar Kerjasama

Walikota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim menandatangani nota kesepahaman (Momerandum of Understanding) Kerjasama antar daerah Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Masukan Tokoh Maluku Tentang Blok Masela ke Wantimpres

Dewan Pertimbangan Presiden akan menyampaikan masukan pemikiran dan sikap para tokoh Maluku yang menginginkan agar pembangunan kilang Blok Migas Masela dibangun di darat, kepada Presiden Joko Widodo.

Tuntutan Tokoh-tokoh Maluku Terkait Blog Masela dan Pengelolaan Migas Lainnya

Sekitar 20 orang tokoh Maluku dari berbagai latar belakang menemui Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli untuk meminta keadilan bagi rakyat Maluku soal pengelolaan Blok Minyak dan Gas (Migas). Rizal Ramli pun mendukung perubahan paradigma pengelolaan Migas.

Kemiripan Maluku dengan kota Marseille, Prancis

Maluku memiliki kemiripan dengan  kota Marseille, Prancis. Karena kemiripan inilah, Maluku  memiliki daya tarik tersendiri bagi sekelompok pengusaha Perancis yang ingin berinvestasi dalam berbagai bidang di Provinsi Maluku.

Kerjasama Maluku dengan Prancis

Kunjungan kerja Gubernur Maluku Said Assagaff bersama delegasi ke Marseille, Prancis pada 16-20 November 2015, menghasilkan kesepakatan investasi di sektor perikanan, pariwisata dan rencana Sister Region antara Maluku dengan Marseille.

Masyarakat Maluku Harus Bersatu Lindungi Sumber Daya Alam

Masyaraat Maluku harus bersatu untuk melindungi sumber daya alamnya. Masyarakat Maluku saat ini masih menunggu keputusan mengenai pengoperasian dan pengelolaan Blok Masela, atau Ladang GAS Abadi yang terletak di Maluku.

Tokoh Maluku Tuntut Otonomi Khusus Kelautan

Maluku dan Maluku Utara memiliki laut yang lebih luas jika di bandingkan dengan luas daratan. Maluku dan Maluku Utara adalah provinsi yang sekitar 90 persen wilayahnya lautan. Karena itu para tokoh Maluku menyampaikan tuntutan agar wilayah ini diberi hak Otonom Khusus atau Otsus Kelautan.

Punya Kekayaan Alam yang Besat, Maluku Harus Merdeka dari Kemiskinan

Provinsi Maluku kini menjadi perhatian dunia. Jika dahulu dicari karena kekayaan rempah rempahnya, kini Maluku dicari karena potensi kekayaan migas yang sangat luar biasa.