Hamzah Sangadji Optimis Melenggang ke Senayan

Ir. Hamzah Sangadji (Tengah ) Saat Bertapa Muka dengan Kader Perindo Se-Maluku di Kantor DPW Perindo Maluku di Ambon, Jumat (01/02). Foto Malukunews.co

Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Maluku nomor urut 1, Ir. Hamzah Sangadji, optimis bakal melenggang mulus masuk ke senayan. Optimisme Sangadji ini menyusul adanya dukungan kuat dari masyarakat Maluku.

“Dukungan saya di masyarakat riil. Bahkan mereka selama ini saya selalu jaga dan merawatnya. Itulah salah satu modal yang saya miliki. Untuk itu saya cukup percaya diri untuk bisa meraih kursi parlemen pada Pemilu kali ini,” ujar Sangadji yang juga adalah Koordinator Wilayah Maluku dan Maluku Utara DPP Partai Perindo saat bertatap muka dengan seluruh kader Perindo Maluku di kantor DPW Partai Perindo di Ambon, yang didampingi Ketua DPW Partai Perindo Maluku, M. Isa Raharusun dn Sekretarisnya, Jumat, sore, kemarin.

Dalam pertemuan bersama itu, Sangadji menyemangati para Caleg Perindo kota/kabupaten dan Maluku untuk bekerja keras, bahu-membahu merebut kursi parlemen di berbagai tingkatan. “ Jika Perindo memiliki kursi signifikan di parlemen, maka partai Perindo tentu dihargai dan dihormati oleh kawan maupun lawan. Jadi marilah kita semua bekerja keras untuk meraih kemenangan Perindo itu,” ujar Sangadji dengan penuh semangat.

Sangadji yang juga mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil Maluku ini, mengaku sudah terbiasa dengan proses politik seperti ini. “ Simpul-simpul saya yang ada di seluruh kota dan kabupaten di Maluku hingga saat ini masih utuh dan solid. Mereka siap saya gerakkan kapan saja. Basis saya terutama di Maluku Tengah sangat solid. Setiap saya mencalonkan diri menjadi DPR RI, suara saya di Maluku Tengah tidak turun dari 30 ribu suara. Dukungan suara dari Buru, Kota Ambon dan SBB, juga tidak kalah banyaknya saat itu. Jadi saat saya bertemu para pendukung itu, mereka sudah menyatakan siap untuk memenangkan saya dan partai Perindo,” ujar putera asal Desa Rohumoni ini. 

Sumber : malukunews.co

Hamzah Sangadji Calon Anggota DPR RI Dari Partai Perindo Dapil Maluku

Nama Hamzah Sangadji, politisi kawakan ini tak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Maluku. Kiprahnya yang malang-melintang di dunia politik membuat ia kenal banyak orang.

Hamzah Sangadji yang biasa dipanggil HS, putera Negeri Rohmoni, Maluku Tengah ini, kini bertekad maju bertarung di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 DPR RI dari partai Perindo untuk Dapil Maluku, nomor urut 1. HS pun optimis di Pileg 2019 mendatang, partai Perindo bakal menyumbangkan satu kursi dari Maluku untuk DPR RI.

Optimisme HS ini ada benarnya, mengingat saat ini, partai Perindo di Maluku sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi secara merata disuluruh kabupaten dan kota .

HS resmi bergabung ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pimpinan Hary Tanoesoedibjo (HT) dan ditunjuk sebagai Koordinator Daerah Pemilihan (Koordapil) Maluku-Malut.

Seperti dalam keterangannya kepada pers beberpa waktu lalu, HS menjelaskan, keputusan untuk bergabung dengan Perindo tidak memiliki alasan politik apapun, selain tetap konsisten terhadap platform perjuangan partai yang inheren dengan konsep Negara. Apalagi misi politik Perindo untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Profil singkat Hamzah Sangadji

• Nama Lengkap : Ir. Hamzah Sangadji
• Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 03-April-1964
• Agama : Islam
• Isteri : Lita Karyanis, SH
• Anak : 6 orang
• Asal : Desa Rohmoni, Maluku Tengah

Sekolah:

• SD Kabau/Rohmoni, Malteng (1976)
• MTs Tulehu, Malteng (1980)
• SMPPN Ambon (1983)
• S1 Unpati Ambon (1991)

Kursus/Diklat:

• TARPADNAS Menpora, 1993
• Penataran Bela Negara Menpora Indonesia 1993
• Lemhanas Pemuda 1996
• Manggala BP7 Pusat 1997
• Penataran P4 Menpora

Riwayat Organisasi :

• DPP HMI Ketua 1985-1987
• DPP KNPI Ketua 1993-1996
• DPP KNPI Ketua 1999-2001
• 1997-1999 DPP AMPI, Ketua 1997-1999
• DPP Partai Golkar Wakil Sekjen 2001-2004
• Korwil Partai Perindo Maluku, Maluku Utara (2018- sekarang)
• Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Maluku 2019

Sumber : malukunews.co

BAWASLU Menggelar Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019

KABUPATEN BURU- BAWASLU Menggelar Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sabtu 24 November 2019 yang diselenggarakan di Hotel Awista Namlea.

Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars Bawaslu, pembacaan doa, dan dilanjutkan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Fathi H Thalib, S.Sos.,MA Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Komisioner KPU Kabupaten Buru Farida Atamimi, SH yang dibuka lansung oleh moderator komisioner Bawaslu Kabupaten Buru M.Hamdani Jafar, SE selaku Kordinator Defisi SDM dan Organisasi. Acara ini dimulai pada pukul 12.00 Wit sampai selesai  pada pukul 13:59



Pada kesempatan kali ini acara dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Buru Farida Atamimi, SH Bupati Buru Ramly I.Umasugi, S.ip MM  Polres Buru AKBP Ricky Purnama Kertapati, S.I.K,. M.Si Yang mewakili Kodim 1506 Namlea Kejari Kabupaten Buru A.Simanjuntak,
Dinas Kependudukan Dinas Satpol PP
Kesbang Pol serta seluruh keterwakilan partai politik yang ada di kabupaten buru dan elemen toko masyakat lainnya.

Sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Stakeholder menjelang pemilu 2019 Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Fathi H Thalib, S.Sos.,MA menyampaikan untuk mewujudkan pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil perlu adanya oleh kerena itu acara rakor dengan stakeholder ini sangat diperlukan, mengingat pelaksanaan pimilihan umum ini tidak lepas dari pelanggaran. Untuk itulah acara ini dilakukan sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mengetahui proses pemilihan umum.

Fathi mengajak kepada kita semua  "Harus bahu membahu dalam melakukan pengawasan agar pemilu berjalan secara demokrasi. Kita juga berharap KPU menjalankan tahapan-tahapan sesuai jadwal yang tidak melanggar UU RI," ujarnya.

Untuk itu Bawaslu Kabupaten Buru mengharapkan kerjasama dari semua pihak termasuk pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan Penyelenggara Pemilu maupun Partai Politik dalam menyukseskan Pemilu yang berintegritas, aman dan bersih.

Selain itu Fathi juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah ASN dalam hal ini, agar dapat mengetahui rambu-rambu atau larangan berkampanye sebagaimana di atur dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun PKPU No 23,28 yang mengatur tentang larangan.

Serta kepada para Kades agar tidak menarik perangkat desa nya dalam mengikuti pratek kampanye praktis. ASN tidak boleh berkampanye dengan mengunakan atribut disaat jam kerja. Boleh ASN berkampanye asalkan diluar jam kerjanya itupun harus pasif dan tidak boleh aktif untuk menunjukan keperpihakan serta menyuarakan yel-yel politiknya. "Itu sangat dilarang keras. Kata Ketua Bawaslu Fathi H Thalib, S.Sos,.MA

Reporter: Sofyan Md

PEMDA KABUPATEN BURU DINILAI LEMAH DALAM SENGKETA LAHAN PROYEK GOR

Kamis 1 November 2018.

Namlea Kabupaten Buru. PC IMM Buru Dahlan M Fatah mengambil langkah tegas atas kritikannya terhadap pemerintah daerah kabupaten buru. Ketegasan itu khususnya disampaikan terhadap Asisten II dan Kepala Bagian Pertanahan untuk segera menyelesaikan Perdata sengketa lahan yang terkesan manghambat proses pembangunan Gelangan Olah raga (GOR) pada pekerjaan Tahap ke-3.

 

Pasalnya keberadaan proyek pembangunan GOR sangatlah mesterius tidak nampak penghuni yang bekerja saat ini. Seharusnya masalah lahan ini sudah terselesaikan oleh pemerintah daerah sejak awal mulanya pekerjaan proyek GOR ini dimulai. "Tapi koh,,,,Pemerintah dinilai lemah sekali dalam menangani masalah tersebut hampir mejelang 2 bulan terakhir belum juga ada gerakan pekerjaan kontraktor pemenang lelang. Yang seharusnya sudah melaksanakan kewajiban kerjanya karena sudah mengantongi Kontrak  dan surat perintah kerja (SPK). Tandas Dahlan.

Dahlan juga menyampaikan bahwa kami akan terus mengawal dan mendesak kepada Pemda Buru dalam hal ini Asisten II dan Kepala Bagian Pertanahan. untuk segera menyelesaikan masalah lahan proyek Gelangan Olah Raga, kerena terkesan menghambat proses pembangunan yang ada. Gerakan penyelesaian perdata lahan proyek yang dilakukan oleh Pemda Buru ini, sangatlah lemah dalam penanganan masalah tersebut.

Dan bukan hanya itu saja  proyek pembangunan yang ada dibeberapa titik mengalami sengketa  seperti Alun-Alun MTQ yang terjadi saat ini juga ikut bermasalah.

Hal ini tdk bisa di biarkan karena lemahnya Pemda Buru dalam penyelesaian berbagai macam lahan proyek yg bermasalah. Dirinya juga menduga bahwa irama ini sengaja di mainkan oleh beberapa penguasa proyek, sehingga lahan proyek tak kunjung selesai. Dahlan juga.menyebutkan Dinas PUPR Kab Buru harus bertanggung jawab atas proyek yang sudah di lelang dan segera di kerjakan Sehingga tidak berdampak Hukum.
Ujarnya Ketua IMM Cabang Buru Dahlan M Fatah.

(SM)

MUSYAWARAH REMBUK PETUANAN KAYELI

Habar Bupolo News - Desa Wapsalit Rabu 12 September 2018. Sejumlah toko adat dan kepala-kepala soa, soarpito sarpa, se petuanan kayeli  barusan mengadakan rembuk adat di Desa Wapsalit Rabu 12 September 2018 Jam 13:00 WITA. Pembahasan tersebut guna membicarakan tentang tapal batas antara penambang dan perusahan. Selain itu, dari pertemuan tersebut Ali Wael yang merupakan Kaksodin, memberikan dukungan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan Aparat Kepolisian, TNI yang mana telah melakukan langkah penertiban kembali diarea kawasan gunung botak pada tgl 31 Agustus 2018 kemarin dalam rangka menjaga dan menata lingkungan.

Adapun itu yang kami meminta selaku masyarakat dari petuanan adat kayeli setelah penyisiran ini kami tidak ingin adanya lagi peredaran bahan berbahaya yang merusak ekosistem dan mengancam kehidupan masyadakat banyak. Tentu kami sangat  menolak Keras adanya peredaran dan pengunaan MERCURY-SIANIDA di Kabupaten Buru khususnya pada area kawasan Gunung Botak. Bahan berbahaya itu harus dimusnakan dan ditindak secara hukum.

Juga kami mengecam pernyataan wakil rakyat, toko.masyarakat dan elemen-elemen lain, yang mengaku mewakili masyarakat buru yang selalu mengeluarkan pernyataan Provokativ, Fitna, Hoax ke publik (Media Sosial). Kami mengajak masyarakat adat untuk menolak politisi (Caleg) yang menjual dan mengatasnamakan masyarakat adat untuk kepentingan pribadinya, tentu ini sangat tidak bagus. "Ujar Kaksodin"

Tentu kami juga mau sampaikan langkah dukungan kami kepada pemerintah untuk mengundang Investor sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

kepada seluruh pemangku adat, bahwa isu yang beredar di media masa akhir-akhir ini tentang perpicahan masyarakat adat, 'ITU SANGAT TIDAK BENAR' alias HOAX. "Kita masyarakat adat petuanan kayeli masih menjaga hubungan dengan baik tanpa ada kepentingan yang merusak tatanan adat istiadat kita. Jadi masyarakat tidak perlu percaya dengan oknum-oknum yang tidak jelas apalagi dengan organisasi-organisasi yang hanya berkepentingan dan mengatasnamakan masyarakat Adat. Jadi sampai saat ini hubungan masyarakat adat kita tetap utuh dan tidak ada perpecah belah di antara kita selaku dari masyarakat adat petuanan kayeli.

Selain itu Kami meminta kepada pemerintah daerah dan aparat kepolisian agar menertibkan organisasi yang mengatasnamakan masyarakat adat kerena tidak mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari kami sebagai pemangku adat 'Kami tidak inginkan bahwa suara organisasi yang berkepentingan hanya akan membawa opini propoganda.

(M86)

DPRD FAK-FAK STUDI BANDING TERKAIT RANPERDA DI KABUPATAN BURU

Namlea KOMISI II DPRD.

Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Kehadiran Anggota DPRD Fak-Fak Komisi II di Kabupaten Buru merupakan suatu langka ketertarikan dengan beberapa jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru yang mencapai nilai terbaik di indonesia.

"Kami ingin tahu dengan cara-cara apa saja Pemda Kabupaten Buru bersama DPRD, bisa mendongkrak jumlah RANPERDA," kata  nyai Palasoa selaku Ketua komisi II DPRD Fak-Fak, usai melakukan dialog dengan unsur DPRD Kabupaten Buru, selasa (17/09/18) siang langsung meninjau lokasi sandang pangan yang berada di waeapo didampingi kadis pertanian kabupaten buru.

Selain itu kata, Ketua DPRD Kabupaten Buru Iksan Tinggapy, SH ada beberapa ketertarikan komisi     II DPRD Fak-Fak dengan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) diantaranya menyangkut Perikanan, Parawisata dan juga Pertanian yang mana Ranperda ini merupakan langkah studi banding yang sangat bagus  menurut mereka karena struktur kedaerahan mereka sama seperti kita di Kabupaten Buru. Selain itu mereka juga sangat tertarik dengan adanya Program-Progam Gelora Magrib Mengaji dan Progam Gerakan Membaca (Gencar) di Kabupaten Buru.

Ditambakan Ibu Palasoa, selaku ketua komisi II DPRD Fak-Fak juga perlu belajar agar perda itu bisa berjalan maksimal di kabupaten Fak-Fak. Diharapkan, semua hal berkaitan dengan perda itu bisa maksimal dipungut target dari kabupaten Fak-Fak mendapatkan formula dari Kabupaten Buru itu bisa tercapai.

"Fak-Fak juga mempunyai potensi pertanian, perkebuna sandang pangan," katanya.

Anggota DPRD Fak-Fak, sangat kagum dengan Kabupaten Buru yang mempunyai rancangan rancangan reguler praturan daerah.

Iksan Tinggapy, SH Ketua DPRD Kabupaten Buru, menambahkan kedatangan anggota DPRD Fak-Fak ke DPRD Kab.Buru karena ingin sharing koordinasi ranperda restribusi jasa kepelabuhanan dan berbagi tentang Ranperda,”ungkap Tinggapy.
(Opan)

DPRD Fak-Fak Studi Banding Terkait Ranperda di Kabupatan Buru

Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Kehadiran Anggota DPRD Fak-Fak Komisi II di Kabupaten Buru merupakan suatu langka ketertarikan dengan beberapa jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru yang mencapai nilai terbaik di indonesia.

Sofyan Muhammadia,se Terpilih Sebagai Ketua PPI Kabupaten Buru

Akhirnya melalui pemungutan suara secara terbuka (votting) Sofyan Muhammadia,SE terpilih sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Buru (Minggu, 09 September 2018 Aula Kodim 1506 Namlea).

Dalam muskab tersebut ada 2 calon yang telah mencalonkan diri untuk menjadi Ketua PPI Kabupaten Buru, calon tersebut adalah Sofyan Muhammadia, SE (PPI Angkatan 2004) dan Baharudin Pacina (PPI Angkatan 1998).

Pelaksanaan Muskab Ke I Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Buru berdasarkan Surat Mandat dari Pengurus PPI Provinsi Maluku untuk melaksanakan konsolidasi dan persiapan pembentukan Pengurus Daerah melalui Muskab PPI Kabupaten Buru Pelaksanaan Muskab Ke I PPI Kabupaten Buru ini di hadiri oleh seluruh  Purna Paskibraka Kabupaten Buru dari Angkatan 2003 s/d 2018. "Kata Yusuf Moko Dompit PPI 1996 selaku Ketua Pelaksana Muskab PPI Ke I Kabupaten Buru.

Pelaksaan Muskab ke I ini dihadiri oleh Seketaris PPI Provinsi Maluku Marko P. Latumeten,S.H,.MH belio menyatakan bahwa setelah pemilihan berlansung semua teman-teman PPI telah menyepakati secara bersama tentang apa-apa yang menjadi aturan dan putusan secara bersama agar proses pemilihan tetap berjalan baik. Dan siapapun dia yang akan nanti terpilih menjadi Ketua PPI, Dia yang akan memegang amanah untuk menjalankan rodanya organisasi PPI di Kabupaten Buru.

Selain itu Sofyan mengaku dirinya, awalnya ia tidak bersedia untuk mencalonkan diri sebagai Ketua PPI Kabupaten Buru dikarenakan kesibukan pekerjaan yang sudah banyak menyita waktu. Namun, karena ada rasa keterpanggilan hati dan loyalitas yang tinggi terhadap PPI, serta partisipasi  dukungan kuat dari teman angkatan lainnya.

“Karena ini adalah keinginan saya dan dukungan serta amanah yang dipercayakan teman-teman maka saya harus siap ,” ujarnya kepada Wartawan Habar Bupolo News Minggu (9/9/18) Sore.

Terpilihnya Sofyan Muhammadia, SE mendapat dukungan penuh dari seluruh Purna Paskibraka Kabupaten Buru. Ia mengaku tidak pernah menyangka bakal terpilih menjadi Ketua PPI Kab Buru. Karena itu, ke depannya Sofyan berharap PPI Kabupaten Buru bisa menjadi yang lebih baik sesuai apa yang menjadi Visi Misi harapan dan cita-cita kita bersama.

Sofyan mengucapan terima kasih yang dalam kepada seluruh panitia pelaksana Muskab Ke I atas kerja keras dan kekompakan yang baik sehingga acara tersebut dapat berjalan lancar. Lebih khusus juga ucapan terima kasihnya kepada Ketua PPI Provinsi Maluku dr Wendi Pelupessy dan Pengurus yang telah hadir memberikan mandat kepada kami dalam pembentukan PPI Muskab Ke I. Ia akan memegang amanah organisasi ini dengan sebaiknya.

(Adam'S)

Simbol Adat Maluku Dipasang di Trotoar, Masyarakat Adat Demo

Puluhan warga adat dari berbagai suku dan daerah di Maluku dan pemerhati budaya Maluku menggelar aksi damai. Mereka memprotes pemasangan simbol adat kakehan di trotoar di sepanjang Jalan Pattimura, Kamis (23/8/2918). Sebelum menggelar aksinya, perwakilan masyarakat adat ini terlebih dahulu menggelar ritual adat di kawasan lapangan Merdeka Ambon. Puluhan warga adat ini menggelar aksi tersebut dengan mengenakan baju adat daerahnya masing-masing.

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa mengatakan, pemasangan simbol adat kakehan di trotoar sebagai bentuk penghinaan terhadap budaya dan adat istiadat di Maluku. Mereka pun mempertanyakan komitmen pemerintah Kota Ambon dalam menjunjung tinggi nilai-nilai adat di Maluku. “Pemasangan simbol adat Maluku di trotoar adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap adat istiadat Maluku, dan kami mengecam keras hal ini,” kata Vigel Faubun.

Dia mengatakan, simbol adat kakehan yang dipasang di trotoar sangat menghina adat Maluku yang telah menjadi identitas dan jati diri orang Maluku. "Ini merupakan identitas adat dan jati diri orang Maluku, tidak pantas diinjak-injak,” tegasnya. Dalam aksi itu, para pengunjuk rasa yang tidak terima dengan pemasangan simbol kakehan di trotoar ikut menutup simbol adat tersebut dengan cat hitam dan melarang setiap warga melintasi trotoar tersebut.

Pemasangan simbol adat kakehan di trotoar merupakan proyek pemerintah kota Ambon yang sudah dilakukan sejak lama. Para pengunjuk rasa menilai pemasangan simbol adat di atas trotoar menandakan pemerintah Kota Ambon sangat tidak memahami adat istiadat orang Maluku. Video Pilihan Apel Hari Pertama Kerja, ASN Pemkot Solo Berbaju Adat “Sebelum menggelar aksi protes ini kami sudah menyurati pihak berwenang untuk masalah ini. Namun tidak juga pernah ditanggapi dan ditindaklanjuti,” kata Vigel yang juga Ketua Komunitas Kalesang Maluku ini. Aksi yang berlangsung damai itu berlangsung di sejumlah titik di Kota Ambon. Usai melakukan aksinya para pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dengan tertib. 

Kompas

Penyisiran Tambang Emas Gunung Botak

Tambang emas gunung botak Desa Wamsait Kecamatan Wailatan Kab Buru Provinsi Maluku. Sebelum penyisiran berlangsung pada tanggal 27 Agustus 2018 kemarin bertempat di aula Polres P.Buru rapat dengar pendapat dengan toko adat dan pemuda lainnya tentang penyisiran penambang ilegal dikawasan area gunung botak sekaligus langkah sosialisasi. 

 

Rapat tersebut mengingat kondisi pertambangan emas diarea gunung botak sudah sangat meresahkan masyarakat, kehadiran penambang ilegal ini adalah dampak dari kerusakan ekosistem lingkungan dimana sistem pengelolahan tersebut telah mengunakan obat zad kimia berbahaya dan tentunya akan membawa ancaman  kesehatan bagi manusia. Belum juga beberapa hari yang lalu terdengarnya kasus kematin penambang liar dikawasan anahoni, dan sementara kasusnya dalam tahap penyelidikan Polres Buru.

 

Dandim 1506 Namlea Letkol Inf Syarifuddin Azis S.Ag.M.I.pol menyampaikan penyisiran yang berlansung saat ini  ditanggal 30 Agustus 2018, sangat kondusif tanpa ada halangan dari pihak manapun. Masyarakat adat dan lainnya juga sangat antosias mendukung jalannya proses penyisiran tsb.

Zulkifli Justeru.S.Sos salah satu toko dari masyarakat buru menyampaikan dukungannya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan seluruh aparat Kepolisian Polres Buru, Brimob, Dan Kodim 1506 Namlea yang mana telah melakukan langkah penyisiran dengan baik, aman, tertib tanpa ada suatu tindakan kekerasan yang terjadi.  "Ujar Zulkifli"

Penyisiran tambang emas gunung botak ini hadir diantaranya.

• Bupati Buru Ramly I.Umasugi, S.Pi,MM
• Kapolres Buru AKBP Adityanto Budi Satrio SH.S.I.K,M.H
• Dinas Satpol PP
• Dinas Lingkungan Hidup
• Dan beberapa Toko Adat, KNPI dan Elemen Pemuda lainnya yang ikut sertakan dalam melakukan penyisiran tsb.

(Sofyan)

Upacara Peringatan HUT RI ke-73 di Lapangan Pattimura Namlea

Pemerintah-Kabupaten Buru melaksanakan upacara peringatan HUT RI ke-73 di lapangan patimura namlea Jumat (17/8/2018) pagi pukul 09:00 Wit.

Baca juga : Sebanyak 39 Orang Anggota Pasukan Paskibraka Kabupaten Buru Dikukuhkan

Sebagai Inspektur upacara Bupati Buru  yang terlihat berdiri saat penyerahan bendera merah putih kepada salah satu paskibraka pembawa baki bendera asal SMA Negri 1 "Nurjana Tin Madein" dengan menggunakan seragam putih diatas mimbar tenda utama pelaksanaan HUT RI.

Sirine detik detik Proklamasi telah didengarkan selama 60 detik, sekaligus pembacaan teks proklamasi yang dilakukan Inspektur upacara sambil didengarkan oleh semua tamu undangan.

Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera yang dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera, bunyi hentakan kaki pasukan pengibar bendera membuat hening suasana upacara, semua pandangan tertuju pada pasukan yang bertugas mengibarkan sang merah putih ini.

Dengan sukses, para Paskibraka ini menaikkan serta mengibarkan bendera di hari peringatan HUT RI ke-73 di tengah tengah lapangan patimura Namlea. Pelaksanaan upacara peringatan HUT RI berlangsung khitmat semua tamu dan peserta terlihat serius mengikuti setiap susunan acara yang dilakukan oleh pihak Panitia.

Selain Bupati Buru hadir tamu undangan lainya Kapolres Buru AKBP  Adityanto Budi Satrio. Dandim 1506 Letkol Inf Syarifudin S.Ag M.I pol, Sekda Buru Drs. Ahmad Assagaf,M.Si, Ketua DPRD Iksan Tinggapy, SH dan Kepala OPD, Tokoh Masyarakat, Agama beserta unsur muspida lainya.

(Adam's)

Sebanyak 39 Orang Anggota Pasukan Paskibraka Kabupaten Buru Dikukuhkan

Namlea 15 Agustus 2018. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Buru tahun 2018 dikukuhkan oleh Bupati Buru, Ramly I.Umasugi, S.Pi,MM dan dihadiri oleh seluruh SKPD pemerintah Kabupaten Buru, Dandim 1506 Namlea Letkol Inf Syarifudin S.Ag M.I pol, di Aula Kantor Bupati, Rabu (15/8) pukul 10:00 WIT. Pasukan inilah yang nantinya akan mengibarkan bendera merah putih di Lapangan Patimura Namlea saat upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-73  pada Jumat (17/8).

Dalam sambutan Bupati Buru Ramly Umasugi menyampaikan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas kesempatan yang diberikan dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu bupati menyampaikan atas nama pemerintahan daerah Kabupaten Buru, mengucapkan selamat atas terpilihnya kalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera merah putih Kabupaten Buru 2018 yang berasal dari sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Buru ini. Kalian adalah putra putri  terbaik daerah ini yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan berbagai proses dan tahapan yang harus dilalui. Hal ini menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kalian, dan juga bagi orang tua kalian yang pada kesempatan ini hadir ditengah-tengah kita.

Dengan terpilihnya kalian sebagai anggota paskibraka menunjukan bahwa kalian dinilai memiliki kemampuan dan persyaratan sebagai anggota paskibraka berupa ketahanan fisik yang prima, postur tubuh yang sesuai, mental dan moralitas yang baik serta disiplin yang tinggi.

Mengakhiri sambutan ini Bupati Buru berharap dalam rangkai acara pengukuhan ini, apa yang sudah di ikrar-kan itu hendaknya benar-benar dapat dicamkan dalam hati untuk kemudian dapat di aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai mana telah diketahui, sebelum dikukuhkan menjadi anggota paskibraka kalian telah menjalani serangkain pendidikan dan latihan, yang bertujuan untuk memantapkan ketahanan fisik maupun mental demi suksesnya pelaksanaan sebuah misi dan tugas penting, yaitu pengibaran dan penurunan benderah merah putih pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di Kabupaten Buru tahun 2018. Dan "selamat" kepada kelian semua, embanglah kepercayaan yang diberikan kepada kelian dengan penuh rasa tanggun jawab. Dan kepada para instruktur serta pelatih saya menyampaikan penghargaan serta "ucapan terima kasih" atas kesabarannya dalam upaya mempersiapkan paskibraka Kabupaten Buru tahun 2018 ini.
"Ujar Ramly Umasugi selaku Bupati Buru.

(Adam's)

39 Anggota Paskibraka Kabupaten Buru Jalani Karantina

Namlea 11 Agustus 2018. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Buru menjadwalkan tahap karantina bagi para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka  (Paskibraka) tahun 2018 pada tanggal 11 Agustus 2018.

Seluruh anggota Paskibraka yang terpilih itu akan bertugas menaikan bendera pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 di lapangan patimura namlea.

Sebanyak 39 putra-putri terbaik Kab Buru berhasil lulus serangkaian seleksi yang dilaksanakan di Dispora dan dibantukan oleh pihak Kodim 1506 namlea. "Mereka akan menjalani karantina sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh dinas dispora," ujar Sofyan Muhammadia saat ditanya awak media.

Mantan purnah paskibraka ini mengungkapkan, seluruh anggota Paskibraka akan memasuki masa karantina selama 7  hari sebelum HUT Kemendekaan pada 17 Agustus.

Paskibaraka akan digabung dengan pasukan 45 dari TNI dan Polri

Sofyan menjelaskan, mereka adalah siswa siswi yang terbaik dari sekian banyaknya siswa.Sebanyak 39 anggota Paskibraka berasal dari sekolah tingkat SMA sederajat yang ada di kecamatan mereka masing-masing.

Oleh karena itu, Sofyan berharap "Tentunya dalam masa karantina ini, pemerintah daerah (Dispora) yang dalam hal ini, bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para peserta paskibraka.

Anggaran paskibraka yang dikucurkan dari DPA senilai 345 juta ini, harus bisa mampu ditatah dan diolah sebaik mungkin dalam sarana kebutuhan paskibraka.

Dan apa yang menjadi hak dari para peserta paskibraka bisa mereka terimah tanpa ada sedikit masalah apa pun. Merujuk pada masalah paskibraka yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, kesalahan yang mengenai Kostum latihan, MPG, Baju PDH, Honor peserta dsb.

Hal ini jangan sampai terulang ditahun 2018, kami tentunya akan mengawal anggaran DPA paskibraka sampai pada proses kegiatan latihan yang berjalan selama mereka diretkrut sampai selesai pengibaran.

Sofyan meminta kepada pemerintah daerah kabupaten buru, mereka para peserta paskibraka harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah.Setidaknya terlepas dari pengibaran benderah pusaka harus ada diantara mereka para paskibraka yang ditunjang beasiswa dan masa depannya, karena mereka telah menjalankan tugas yang mulia demi bangsa dan negara "ungkap sofyan.

(Adam's)

Penutupan Final Sepak Bola Dandim Cup 1506 Namlea

Namlea 09 Agustus 2018 - Ops Intel FC berhasil keluar sebagai juara 1 turnamen sepak bola Dandim Cup tahun 2018 setelah dibabak final berhasil mengalahkan Komando FC dengan tendangan pinalti. Kemanangan yang diperoleh Ops Intel FC berhasil membawa pulang piala dan hadia berupa uang Rp 5.000.000

Turnamen yang berlangsung sejak tanggal 6 Agustus 2018 tersebut akhirnya ditutup secara resmi oleh Dandim 1506 Namlea Letkol Inf Syarifudin S.Ag M.I pol, di lapangan asrama kodim Kamis (9/08/2018).

“Turnamen sepak bola Dandim Cup ini diikuti sertakan oleh 4 klub dari Koramil Waeapo, Leksula,Wamsisi dan kodim 1506, Hal ini membuktikan besarnya semangat olahraga dan tingginya rasa persatuan.

Pelaksanaan turnamen ini tidak saja untuk menyambut Hari Proklamasi, namun juga untuk menghidupkan kembali silaturahmi antar koramil, lewat kegiatan ajang  persepakbolaan.

Bupati Buru Ramly I. Umasugi, S.Pi, MM sempat hadir dalam memeriakan acara penutupan futsal tersebut dengan membawa team sepak bola Bopolo FC untuk melawan team Kodim FC.

Masyarakat yang hadir turut bergembira dalam menyaksikan kegiatan turnamen sepak bola. Kegiatan tersebut berakhir dengan pembacaan nomor undian hadia yang sudah dipersiapkan oleh panitia futsal Dandim Cup. Hadia yang diperoleh nanti dari kalangan masyarakat sampai kalangan TNI.

(Adam's)

TURNAMEN FUTSAL PIALA BERGILIR DANDIM 1506 NAMLEA

Namlea Kab Buru. Senin 06/08/2018.
Dandim 1506 Namlea Letkol Inf Syarifudin S.Ag M.I pol, Secara resmi telah membuka turnamen Sepak Bola siang tadi jam 15:00 Wit, antar Koramil, dilapangan Kodim 1506 Namlea.

Dalam Sambutan tersebut Dandim menyampaikan kepada seluruh staf koramil yang ikut serta dalam kegiatan sepak bola bahwa kegiatan turnamen ini sebagai bentuk ajang berkumpul, bersilaturahmi antara Koramil-koramil dengan masyarakat binaannya dan makodim. Saya yakin pasti diantara kita dan lain nya tidak ada yang saling mengenal, mungkin diantara koramil waeapo, leksula, wamsisi dll. 

Disamping itu dengan adanya kegiatan ini tujuan nya adalah, selain  melaksanakan tugas pokok kita sebagai satuan kewilayahan yang berhadapan secara lansung dengan situasi kondisi yang ada di daerah ini. Kita juga harus tetap bisa menjalin silaturahmi sesama prajurit khususnya anggota kodim 1506 namlea.

Oleh karena itu, tujuan utama dari kegiatan ini , disamping kita  memeriahkan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 73. Ini adalah salah satu bentuk kita untuk mengisi hari kemerdekaan Indonesia.

Dandim juga mengajak seluruh koramil yang tergabung dalam team Turnamen Sepak Bola, Agar silakan kelian meraih mimpi kemenangan. Akan tetapi saya ingatkan agar sportivitas tetap dijaga dan dijunjung tinggi, hal yang tidak di inginkan tak perlu dilakukan. Apabila ada persoalan-persoalan yang dihadapi  maka kembali pada tujuan pokok atau tujuan utama dari kegiatan ini. Tutur "Dandim.

Beliau juga sampaikan bahwa panitia telah menyiapkan hadia bagi pencetak gol terbanyak. Dan yang ingin berprestasi ditingkat kodim, cetak gol sebanyak-banyaknya. Selamat bertanding, bersama rakyat TNI kuat, sekali merdeka tetap merdeka.
(Adam's)

Nelayan Buru Diminta Waspadai Gelombang Tinggi

Namlea 24 Juli 2018 - Polres  Pulau Buru meminta masyarakat dan nelayan agar mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi yang diprediksi BMKG.

"Kami menghimbau masyarakat, terutama nelayan agar tidak bepergian jauh ke tengah laut, karena cuaca ekstrim dan tinggi gelombang dalam beberapa hari ke depan,"jelas Kapolres Pulau Buru, AKBP Adityanto Budi Satrio kepada wartawan di Namlea, Selasa (24/7).

 

Menurut kapolres, hambauan agar mewaspadai cuaca ekstrim dan gelombang tinggi itu sudah disampaikan langsung kepada masyarakat, termasuk dengan menempel pengumuman berisi peringatan di tempat umum dan di beberapa daerah pesisir pantai yang biasanya nelayan selalu mangkal.

Kapolres meminta ditingkatkan kewaspadaan disebabkan adanya peringatan dini gelombang tinggi oleh Kantor BMKG Nomor : ME.301/PD/24/APM/VII/BMKG-2018, berlaku tanggal 24 Juli 2018 sampai tanggal 25 Juli 2018.

"Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran adalah untuk perahu nelayan waspadai angin dengan kecepatan di atas 15 knot dan ketinggian gelombang di atas 1.25 m, untuk Kapal tongkang waspadai angin dengan kecepatan lebih dari 16 knot dan ketinggian gelombang lebih dari 1.5 m, Kapal Ferry waspadai kecepatan angin lebih dari 21 knot dan ketinggian gelombang lebih dari 2.5 m sedangkan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar waspadai kecepatan angin lebih dari 27 knot serta ketinggian gelombang lebih dari 4.0 m,"jelas kapolres mengutip peringatan dini BMKG ini.

Untuk itu, sekali lagi kapolres menghimbau khusus kepada para nelayan di Pulau Buru, Pulau Ambalau, dan Pulau Pasir Putih, agar  mempertimbangkan kondisi tersebut sebelum melaut. (Adam's)

TALESSY ANGKAT BICARA, RENDAMAN GUNUNG BOTAK MEMBAWA MALAPETAKA

Ketua KNPI DPD II Kabupaten Buru Sudirman Talessy baru saja angkat bicara setelah mengetahui kasus kematian Bpk Kaharudin (43) tahun salah satu penambang liar di gunung botak meninggal saat melakukan aktivitas perendaman pada hari Rabu kemarin (18/7).

Menurut Talessy ini bukan baru pertama kali kita mendengar kasus kematian para penambang,  melainkan berulang kali, ada yang mati karena perkelahian antar penambang Matinya ternak milik warga di sekitar areal pertambangan Hal itu dikarenakan mereka telah bercampur aktivitas dengan zad merkuri cianida yang sangat berbahaya.

Presiden RI Jokowi pernah menegaskan dalam intruksi beliau agar gunung botak segera ditutup dan tidak ada aktifitas pertambangan dan peredaran merkuri Cianida ilegal. Oleh karena itu Talessy menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Bpk Said Assagaf Gubernur Maluku yang selaku pemegang kekuasaan ini sudah jelas-jelas menabrak intruksi presiden, jelas-jelas kita masih melihat aktivitas pertambangan yang masi terjadi dilokasi Gunung botak  hal ini di akibatkan adanya proses pembiaran oleh Pemprov MALUKU yakni Gubernur Maluku dan Dinas Esdm provinsi.

Talessy menghimbau kepada pemprov dan Gubenur Maluku Said Assagaf agar segerah melakukan langkah-langkah pencegahan aktivitas rendaman dan peredaran merkuri yang makin membesar digunung botak dan menutup lokasi tersebut dari dari aktifitas apapun Kadis ESDM yang miliki peranan penting jangan diam saja apakah menunggu sampai korban2 yang lain makin tambah berjatuhan akibat zat kimia mercuri dan cianida.

Kata Talessy jika sampe saja Pemprov Maluku tidak melakukan pencegahan dan pesan Kami Pemuda BUPOLO  tidak di indakan maka selaku KNPI DPD II kabupaten Buru kami akan siap menduduki istana kepresidenan dalam menyampaikam aspirasi ini. Unggkap Talessy. (Adam's)

Rendaman Memakan Korban. Pemerintah dan Aparat Harus Bertindak Cepat

Gunung Botak - Rabu 18 Juli 2018 tepatnya dilokasi Anahoni Kecamatan Waelata Kabupaten Buru. Seorang penambang emas yang bernama Kaharudin (43) tahun merupakan pekerjaan penambang emas, mati menengaskan kena zat berbahaya pada lokasi rendamannya.Pasalnya sekitar pukul 11:30 wit korban saat itu sedang melakukan aktivitas pada lokasi rendaman milik nya  yang mana rendaman tersebut sudah bercampur dengan obat-obatan berupa kostik,  kapur dan cianida. campuran zat beracun pada bak remdaman tsb yang jelas-jelas sangat mengancam pada manusia dan lingkungan.

Menurut saksi mata disekitar area pertambangan menjelaskan korban saat itu bersama anak kandungnya yang bernama La Riski (17) tahun. Mereka berdua sedang melakukan pengisian bak rendaman dengan pasir yang menjadi material dari pada rendaman tsb, tiba-tiba korban pusing dan terjatuh tak sadarkan diri,  mengetahui ayahnya jatuh anak korban (Riski) bersama beberapa rekannya kemudian membawa pulang korban kembali ke desa dava tempat tinggal nya dengan menggunakan tandu melalu jalur kali Anahoni dan diangkut dengan mobil jenis strada menuju kediaman korban. Kemudian pada pukul 12:30 wit korban tiba dirumahnya diiringi dengan isak tangis oleh keluarga nya melihat badan korban sudah membiru. Sekitar 30 Menit kemudian korban di nyatakan meninggal dunia. 

Mendengar kejadian tersebut salah seorang penggurus KNPI Kab Buru menengaskan kepada pemerintah provinsi maluku agar segera menutup kembali pertambangan ilegal yang ada di gunung botak. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, Dia sangat menyanyangkan jika kasus yang terjadi di atas bukan hanya saja baru pertama kali memakan korban. Para penambang tidak pernah memikirkan kesalamatan pribadi mereka namun hal ini juga jika dibiarkan terus menerus akan memakan korban berikutnya dan bukan hanya itu saja, kita yang tidak beroperasi di gunung botak pun ikut kena dampak dari sistem pengelolah rendaman yang sudah bercampur dengan zat kimia berbahaya itu.

Sofyan juga menyampaikan kepada awak media ini. Selain pemerintah provinsi maluku, dinas perhubungan kabupaten buru juga punya peranan penting dalam pencegahan masuknya merkuri. "Saya melihat setiap kapal pelni masuk di dermaga 75% itu dari masyarakat penambang sementara 25% dari masyarakat non penambang. Setiap kali kapal masuk di dermaga namlea para petugas perhubungan tidak pernah melakukan suipin terhadap pencegahan masuknya merkuri. KP3 juga yang selaku aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas dalam melakukan langkah-langkah pencegahan masuknya penambang ilegal. Ini seakan hukum dan peraturan bagaikan barang ekspayer yang tak berlaku lagi dinegri kita. Jangan-jangan hukum sudah diperjualkan.
"tutur Sofyan". (DA29)

HUT yang ke-72 Bayangkara di Namlea Habarbupolo

Namlea Habarbupolo. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Pada ulang tahun Byangkara Kapolres Buru AKBP Adityanto Budi Satrio, SH.S.I.K,M.H
Memberi ucapan terima kasih. Kapolres berharap polisi tetap menjadi Bhayangkara bagi negara Indonesia, demi tegaknya NKRI yang sejahtera, mandiri, dan berkadilan.

Kapolres mengatakan, "Pada kesempatan yang baik ini pula, secara.  lisan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ibu-ibu bhayangkari yang telah dengan setia penuh cinta dan pengorbanan.

Memberi dukungan dan semangat kepada para insan Bhayangkara untuk terus berkarya secara ikhlas dan totalitas meraih kepercayaan publik."

Pada kesempatan yang sama kapolres juga menyempatkan permohonan maaf yang apabila dalam pelayanan kami terhadap masyarakat kurang memuaskan, selaku manusia kapolres juga meminta masukan dari seluruh elemen masyarakat demi kemajuan kita bersama.

Lewat kesempatan ini juga kapolres dihadiri oleh Dandim 1506 Namlea Letkol Inf Syarifuddin S.Ag M.I pol, dan Danki Kabaresi 731 Lettu Inf Endar Prastowo S.t.han serta seluruh satuan jajaran TNI, Polisi Militer (PM) yang sempat hadir memeriakan Hut Byangkara yang ke 72.

Kapolres berharap sinergitas antara TNI Polri tetap terjaga utuh, dan alhamdulillah kemarin 27 juni 2018 dikabupaten buru proses pemilihan gubenur telah berjalan lancar hingga pada proses tahapan PPK Kecamatan. Dan kita akan menunggu tahapan kabupaten lewat KPUD. Hal ini juga tidak terlepas dari kerja sama kita dan TNI dalam menjaga keamanan diwilayah kesatuan. "Pungkas Kapolres.

Kapolres juga berterima kasih kepada jajaran TNI yang mana telah membantu kami untuk sama-sama mengawal pemilihan gubenur ini dengqn baik.

Disela-sela hari Hut Byayangkara. Letkol Inf Syarifuddin S.Ag M.I pol memberi pesan singkatnya. Belio menghimbau kepada jajaran Institusi TNI. "bahwa TNI dan Polri harus satu dan jangan berpecah belah. Kita harus bersinergi dengan Polri, adapun ada TNI yang melakukan hal yang semena-mena maka tentunya itu hanyalah oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Ungkap Dandim.
(Sofyan)

Sapi Mati di Sarang PT SSS

Seekor sapi ditemukan mati akibat minum air limbah rendaman yang mengandung asam cianida (cn) di sarang PT SSS. Perusahan  mengolah emas dengan sistim rendaman ini dibolehkan menggunakan CN oleh Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy.

Menyusul tewasnya sapi di sarang PT SSS itu, KNPI kabupaten Buru pimpinan Sudirman Talessy SIP mendesak plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua SH agar menutup aktifitas prngolahan emas di perusahan tersebut.

Dalam siaran persnya, Ketua KNPI buru, Sudirman Talessy menyampaikan tiga tuntutan kepada Plt Gubernur Maluku. Selain mencabut izin PT SSS, perusahan itu diminta agar ditindak dan diproses hukum  karena kelalaian mengakibatkan matinya hewan ternak kerbau milik warga. "Kami minta pak gubrrnur agar menuntup dan mengosongkan lokasi tersebut,"tandas Talessy.

Menurut Talessy kehadiran PT SSS sangat tidak menguntungkan masyarakat bupolo. Selain membawa racun limbah tambang, sepekan lalu Sat Narkoba Polres Pulau Buru juga berhasil mengungkap peredaran narkoba yang sumbernya dari lingkungan perusahan itu.

Sudirman lebih jauh mengungkapkan, sapi yang mati itu milik penduduk Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kec. Waelata, bernama Rumang.Ia lalu membeberkan kronologis kejadian dengan mengutip laporan aparat keamanan yang turun ke TKP.

Cerita Sudirman, pada Kamis lalu (7/6). Sekitar pukul 15.30 , Rumang yang mencari sapinya menemukan hewan itu tergeletak tidak bernyawa di dekat bak rendaman milik PT SSS di Jalur H akibat minum racun limbah CN.

Mendapatkan sapinya mati, Rumang menuntut pertanggungjawaban manajemen perusahan agar bertanggungjawab dan membayar ganti rugi. Namun tidak digubris pihak PT SSS. Karena itu, pada pukul 17.00 wit, Rumang melapirkan kejadian itu agar turut membantu fasilitasi penyelesaian dengan PT SSS. Mendapatkan aduan itu, Babinsa bersama warga Wamsait mendatangi TKP pada malam hari usai berbuka puasa.

Setelah tiba di TKP, ternyata benar apa yang dilaporkan. Hewan malang itu tergeletak hanya berjarak dua meter dari bak rendaman. Menyusul kejadian sapi mati di sarang PT SSS, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Badko HMI Maluku - Maluku Utara Hasan Assagaf juga angkat bicara. Menurutnya Fakta2 atas pencemaran bahan kimia berbahaya itu sudah sangat jelas di tandai dengn adanya sejumlah Hewan ternak sapi milik warga yg mati berulang kali di kabupaten Buru.

Kata Hasan, harus ada kesadaran bersama terutama dari pemerintah Daerah, Gubernur Maluku, Bupati Buru, Polda Maluku, Pangdam Maluku, Polres Pulau Buru, kodim 1506 Namlea, kadis ESDM Prov Maluku serta seluruh Elemen masyarakat untuk memusnahi peredaran CN di Buru. Bila terus dibiarkan, maka akan memberi dampak yg serius terhadap kelangsungan masa depan generasi di sana.

"Fakta sudah jelas, kita lihat dimana hewan milik warga sudah ada yang mati. Tidak menutup kemungkinan 10 - 15 tahun kemudian manusia akan menjadi korban atas ulah segelintir orang yang berhati culas dan tak punya nurani "sesalnya.

Ia membeberkan, kalau dalam seminar yang digelar oleh Ombudsmen RI di Ambon dan kebutulan dirinya hadir dalam forum itu, telah ada penjelasan resmi dari pakar lingkungan hidup Universitas Patimura Ambon yg sudah meneliti di tambang emas Gunung Botak, bahwa efek dari racun sianida , mercuri itu dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun.

Bahkan dikatakan oleh pakar dari Unpatti ini, kalau kabupaten Buru akan lebih sadis dari MINAMATA jika terus di biarkan.

Oleh sebab itu, BADKO HMI mendesak untuk memproses hukum PT SSS, serta tangkap dan penjarakan pengedar CN."Semoga tuntutan ini dapat menggugah kesadaran seluruh pihak berwenang guna dapat bertindak konkrit terhadap persoalan serius yg melanda kabupaten Buru,"ucap Hasan.(S-31)